2 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mewanti-wanti Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas), Joao Angelo De Sousa Mota usai absen dalam rapat bersama Menteri Koperasi membahas gerai dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMMP), Rabu (11/3).
Buntut ketidakhadiran Agrinas, rapat akhirnya ditunda dan dijadwalkan ulang. Nurdin meminta agar Dirut Agrinas hadir dalam rapat selanjutnya.
"Oleh karena itu kehadiran Dirut PT Agrinas Pangan sebagai penentu kebijakan bersama Menteri Koperasi sangat penting. Karena itu kita memutuskan untuk menunda rapat ini," ujar Nurdin dalam keterangannya, Kamis (12/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Nurdin, pihaknya telah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah untuk memantau langsung pembangunan gerai serta pembentukan koperasi desa. Berdasarkan peninjauan itu, DPR menemukan sejumlah hal yang perlu diklarifikasi Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana program.
Dia bilang kedua pihak harus memberikan klarifikasi mulai dari aspek manajemen, administrasi, hingga efektivitas pembangunan gerai di desa-desa.
"Ada desa yang penduduknya hanya sekitar 150 atau 200 orang tetapi ditempatkan gerai. Ini tidak mungkin bisa efektif dan produktif. Hal-hal seperti ini harus kita sinkronkan dengan Kementerian Koperasi," ujarnya.
Nurdin menambahkan, Komisi VI juga menerima informasi bahwa pengelolaan usaha gerai pada dua tahun pertama akan dijalankan oleh PT Agrinas Pangan. Menurut dia, skema tersebut perlu dikaji kembali karena dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan harapan.
Dia mengungkap berbagai masukan hingga protes dari masyarakat mulai muncul terkait implementasi program tersebut. Meski demikian, Komisi VI menegaskan tetap mendukung program pemerintah selama pelaksanaannya sejalan dengan tujuan awal.
Karena itu, Komisi VI menilai kehadiran pimpinan PT Agrinas Pangan bersama Menteri Koperasi sangat penting dalam rapat lanjutan untuk memberikan penjelasan terkait kebijakan dan pelaksanaan program.
"Komisi VI sangat mendukung program Bapak Presiden. Tetapi dalam implementasinya jangan sampai tidak sesuai dengan harapan Presiden dan masyarakat desa," ujarnya.
(thr/dal)
