3 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas bakal mengajukan banding setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan tidak menerima gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang diduga menyangkal peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998.
"Yang pasti upaya banding akan kami ajukan lebih lanjut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara," ujar Pengacara Publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Daniel Winarta dalam konferensi pers di Komnas Perempuan, Rabu (22/4), sebagaimana dikutip dari akun Instagram LBH Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Daniel menjelaskan gugatan tersebut tidak terlepas dari upaya meneguhkan kewenangan PTUN dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan tindakan administrasi pemerintahan.
Dia menerangkan pernyataan resmi yang disampaikan Fadli Zon melalui siaran pers, media sosial, maupun situs resmi merupakan bagian dari tindakan faktual pemerintah.
Dalam memori banding nanti, lanjut dia, pihaknya akan menekankan pernyataan tersebut termasuk dalam ranah hukum administrasi negara.
Dengan demikian, perkara tersebut seharusnya menjadi kewenangan absolut PTUN untuk memeriksa dan mengadili.
"Ini merupakan tindakan faktual yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme peradilan tata usaha negara. Itu yang paling penting," ujarnya.
Sebelumnya, PTUN Jakarta memutuskan tidak menerima gugatan yang dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas.
Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan Fadli Zon sebagai Tergugat, khususnya terkait kewenangan absolut pengadilan dalam mengadili perkara tersebut.
"Dalam pokok perkara: menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima," demikian bunyi putusan tersebut, dikutip dari e-court PTUN Jakarta, Selasa (21/4)
Selain itu, majelis hakim juga membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sebesar Rp233 ribu.
Perkara ini telah diproses sekitar enam bulan sejak didaftarkan pada 2 Oktober 2025.
Gugatan diajukan atas tindakan administrasi pemerintahan berupa pernyataan resmi Fadli Zon yang mempertanyakan validitas data dalam laporan Tim Gabungan Pencari Fakta terkait peristiwa Mei 1998.
Melalui pernyataan tertulis pada pertengahan tahun 2025, serta unggahan di akun Instagram resmi @fadlizon dan @kemenkebud, Fadli Zon menyinggung perlunya kehati-hatian dalam menyikapi laporan tersebut.
"...laporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid, baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian, maupun pelaku. Di sinilah perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa. Jangan sampai kita mempermalukan nama bangsa sendiri... Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi. Apalagi menyangkut angka dan istilah yang masih problematik."
Dalam pernyataan lain, Fadli Zon juga menyinggung upaya penulisan ulang sejarah yang menurutnya bertujuan meluruskan berbagai informasi yang selama ini berkembang di masyarakat, termasuk isu pemerkosaan massal Mei 1998.
"Pemerkosaan massal, kata siapa itu? Tidak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Apakah ada di dalam buku sejarah itu?" kata Fadli Zon dalam wawancara yang ditayangkan di YouTube IDN Times pada Rabu, 11 Juni 2025.
Para Penggugat dalam perkara ini terdiri dari berbagai pihak, antara lain Marzuki Darusman, Ita Fatia Nadia, Kusmiyati, I Sandyawan Sumardi, serta sejumlah organisasi seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, dan Yayasan Kalyanamitra.
Mereka meminta pengadilan menyatakan pernyataan Fadli Zon sebagai perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
Dalam proses persidangan, tim kuasa hukum yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas telah menyerahkan sekitar 95 alat bukti serta menghadirkan sejumlah saksi dan ahli, di antaranya Sri Palupi, Livia Iskandar, Riawan Tjandra, Herlambang Wiratraman, dan Andi Achdian.
Selain itu, turut dihadirkan Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfa Anshor serta Wiwin Suryadinata, ibu dari Ita Martadinata-korban pemerkosaan 1998 yang meninggal dunia sebelum memberikan kesaksian di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Amerika Serikat.
(fra/ryn/fra)
Add
as a preferred source on Google
